TOBA- Bupati Toba yang diwakili Sekda Toba Augus Sitorus hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Toba 2024 dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Toba Propinsi Sumatera Utara.
Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolres Toba yang diwakili Kompol B Simarmata dengan di hadiri oleh Sekda Kabupaten Toba, Drs Augus Sitorus, Kadis Kesehatan dr. Freddi S. Sibarani, Kasat Pol PP Kabupaten Toba Harianto H. Butarbutar, S.E. M.Si, Para PJU Polres Toba, Personil Subdenpom 1/2-6 Balige, Forkopimca Kabupaten Toba, Personil Polres Toba, Personil Subdenpom 1/2-6 Balige, Personil Koramil Kodim 0210/TU se – Kabupaten Toba, Personil Sat Pol PP Kabupaten Toba dan ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Toba.
Wakapolres Toba Kompol B. Simarmata membacakan amanat dari Bapak Kapolda Sumut mengatakan Pemolisian di era demokrasi bertumpu pada upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara. Hal tersebut diwujudkan antara lain dengan penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik
Selain itu, pemolisian di era demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaraan berbagai agenda demokrasi, seperti penyampaian pendapat di muka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh publik guna memilih Kepala Daerah.
Menurut Wakapolres, Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi (the hallmark of democracy), karena masyarakat diajak untuk ikut serta menentukan pemimpinnya pada periode mendatang. Dalam kaitan tersebut, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi Pilkada tahun 2024 yang tahapannya tengah berlangsung saat ini.
“Dalam kacamata kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat,” ungkapnya
Untuk itu Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya akan menggelar operasi kepolisian Kewilayahan dengan sandi “Mantap Praja Toba 2024”, yang dilaksanakan selama 336 hari, terhitung mulai tanggal 01 Mei 2024 s.d. 31 Maret 2025, di wilayah Kabupaten Toba dengan melibatkan 225 personel Polri
“Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk Satuan Tingkat Polres. Dalam kesempatan ini, selaku Kepala Kepolisian Negara Resor Toba, kembali saya tekankan bahwa Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Toba 2024 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai,” terangnya
Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan Polri, TNI, dan seluruh elemen dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Toba 2024, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pilkada tahun 2024. Perkuat soliditas dan sinergisitas TNI dan Polri guna mewujudkan Pemilu yang aman, lancar, dan damai Jaga netralitas Polri dan TNI, serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu,” tegas Wakapolres
Kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini. Dorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Paslon dan masa pendukungnya, Pemda, media, tokoh masyarakat, serta pengawas Pemilu independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlakuGelorakan deklarasi Pemilu damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu
Susun rencana pengamanan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi. Lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainnya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif,” imbuhnya.
(Marhuarar Pangaribuan)
