Saat ini, di berbagai daerah di Tano Batak, tengah merayakan panen raya padi sawah. Momen ini sangat dinantikan dan dinikmati oleh seluruh warga setiap tahunnya. Hasil panen tahun ini cukup memuaskan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Petuah Batak “Sahali panen mangan sataon” mencerminkan harapan dan kenyataan bagi komunitas masyarakat adat yang mengandalkan satu kali panen untuk mencukupi kebutuhan pangan sepanjang tahun.
Namun, di balik keberhasilan panen ini, komunitas masyarakat adat masih menghadapi berbagai tantangan. Hingga kini, keterlibatan pemerintah dalam mendukung mereka masih sangat minim di tingkat kampung. Penyediaan pupuk bersubsidi tidak mencukupi kebutuhan ladang, dan ironisnya, pendistribusian pupuk sering kali dilakukan setelah musim pemupukan selesai. Sebagai contoh, jadwal pemupukan di Komunitas Adat Parpatihan di Desa Tapian Nauli III Sipahutar, Tapanuli Utara berlangsung dari Januari hingga Maret, tetapi pupuk subsidi untuk periode 2024 baru diluncurkan pada bulan April. Akibatnya, para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi.
Ketidakcukupan dukungan ini menambah beban bagi komunitas masyarakat adat yang sudah bekerja keras dengan cara tradisional. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup, demi menjaga hasil panen yang memadai. Akibatnya, banyak sawah di berbagai kampung tidak dikelola karena mahalnya biaya pengelolaan.
Sementara itu, berbagai media memberitakan bahwa pemerintah sedang gencar melakukan perluasan areal tanam untuk mengatasi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa nasib komunitas masyarakat adat kurang diperhatikan. Jika pemerintah serius mengatasi ancaman krisis pangan, mengapa tidak melibatkan mereka?
Di Tano Batak, pendapatan utama untuk mendukung perekonomian berasal dari pertanian. Komunitas masyarakat adat hanya membutuhkan bantuan sederhana dari pemerintah, seperti pengolahan lahan yang sudah tidak produktif lagi dan membuka akses agar saat panen masyarakat tidak kesulitan membawa hasil panen ke kampung karena medan yang terlalu terjal. “Jika kita melihat hamparan sawah di daerah pelosok seperti di kampung saya, masih banyak lahan rawa yang sangat mendukung jika dikembangkan sebagai persawahan,” ungkap Sofrin Simanjuntak salah satu warga Adat di Parlatihan. Menurutnya, ketersediaan air masih sangat memadai dan belum seburuk di daerah lain yang memerlukan biaya tinggi untuk memperbaiki irigasi agar sawah tidak mengalami kekeringan. “Setelah dilakukan perbaikan tersebut, kami siap melanjutkan pengelolaan lahan tersebut secara mandiri,” tambahnya. Selain itu, pendistribusian pupuk harus tepat sasaran dan tidak boleh terlambat seperti sebelumnya.
Inisiatif Bupati Taput, Nikson Nababan, dalam memulai program pengolahan lahan gratis untuk memanfaatkan lahan tidur telah menunjukkan hasil positif. Saat ini, banyak ladang masyarakat di Tapanuli Utara menjadi produktif kembali dan dimanfaatkan untuk penanaman berbagai jenis tanaman guna mendukung stok pangan. Dukungan ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan agar komunitas masyarakat adat dapat terus produktif dan berkontribusi dalam mengatasi ancaman krisis pangan.
Komunitas masyarakat adat adalah ujung tombak kedaulatan bangsa. Dukungan pemerintah yang tepat waktu dan memadai akan memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan mereka, yang pada akhirnya berkontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi dan kedaulatan negara. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap komunitas masyarakat adat dengan memberikan dukungan yang lebih konkret dan berkelanjutan.
